Progress Fisik dan Keuangan Masih Rendah, Bupati Kutim Minta Genjot di Triwulan III

oleh

SANGATTA – Senin (4/7/2022) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggelar rapat koordinasi dalam forum Coffee Morning. Setelah digelar per asisten dengan Perangkat Daerah (PD) dibawah asisten, maka di minggu pertama bulan Juli ini dilaksanakan secara paripurna.

Dipimpin langsung Bupati Kutim Bupati Ardiansyah Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Rizali Hadi. Dihadiri para Plt Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah di Ruang Meranti, Kantor Bupati.

Bupati Ardiansyah dalam kesempatan itu, kembali menegaskan kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Kutim agar progres belanja modal, barang dan jasa serta pogres fisik segera digenjot. Mengingat progresnya masih sangat rendah.

“Kita sudah masuk disemester ke tiga, mohon segera digenjot. Yang sudah dilaksanakan pelelangan di Perangkat Daerah terkait,” tegas Ardiansyah.

Sementara itu, Sekda Rizali Hadi memaparkan capain realisasi hingga saat ini, berdasarkan hasil Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaraan (TEPRA) Kutim secara keseluruhan baru mencapai sekitar 25 persen.

“Capaian kita baru sekitar 25 persen. Kita ingin di PD yang besar (anggaran) terutama PU (Pekejaan Umum) dan Perkim (Perumahan dan Permukiman), di triwulan ke tiga ini bisa naik di atas 50 persen. Kita optimis triwulan ke tiga sudah diatas 50 persen,” kata Rizali Hadi.

Untuk diketahui, TEPRA memiliki fungsi pokok untuk menemukan hambatan penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran. Tim tersebut (TEPRA) akan melaporkan setiap perkembangan penyerapan anggaran.

Lebih lanjut Rizali menuturkan, terkait laporan progres sebagian besar ada yang belum paham TEPRA. Sehingga laporan progresnya pun masih rendah. Untuk itu, mantan Kepala Dishub Kutim ini meminta Bagian Pembangunan Sekretariat Kutim agar bisa melakukan sosialisasi terkait TEPRA.

“TEPRA masih banyak yang belum paham, atau belum disosialisasikan terutama yang ada di kecamatan. Untuk itu bagian bagian pembangunan diminta untuk sosialisasi kembali bagi Perangkat Daerah yang belum,” pintanya. (G-S04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *